Kuala Lumpur – Secara berkesinambungan pemerintahan Malaya kekal tegas mempertahankan hak rakyat Palestina termasuk pada sidang-sidang internasional, kata Awal Menteri Malaya Anwar Ibrahim.
Anwar pada Sidang Dewan Rakyat pada Kuala Lumpur, Selasa, mengemukakan pembangunan Negara Malaysia perihal perjuangan rakyat Palestina, khususnya Gaza, tetap tegas salah satunya di sidang-sidang internasional berhadapan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Awal Menteri Australia Anthony Albanese, Awal Menteri Sepang Fumio Kishida, di antaranya pertarungan dengan Utama Menteri China Li Qiang belum lama ini.
Anwar mengutarakan bahwa pemerintahan Malaya merupakan satu-satunya yang dimaksud menemui pimpinan kelompok Hamas secara terbuka, meskipun kemudian mendapat tekanan.
“Tetapi saya rasa ini satu hal yang mana harus kita lakukan, dan juga kita pertahankan kedudukan Hamas, seperti perjuangan (Nelson) Mandela di Afrika Selatan kemudian lain-lain,” ujar Anwar Ibrahim.
Ia juga menyatakan terkait establishment mengenai perusahaan negara Israel juga paling tegas di sejarah pemerintahan Malaysia, sebab perusahaan negeri Israel terus beroperasi hingga tahun lalu.
“Hanya pemerintahan Madani yang mana memutuskan untuk memberhentikan semua perdagangan langsung, di antaranya perusahaan Zim (perusahaan perkapalan yang digunakan berpusat pada Israel) yang digunakan memang sebenarnya menggunakan pelabuhan kita hingga 2023, yang digunakan diizinkan sejak 2022,” ujar Anwar.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan anggota Parlemen Paya Besar Mohd Shahar Abdullah, terkait kebijakan perkumpulan perusahaan pembangunan ekonomi berkaitan dengan pemerintah terhadap perdagangan saham Negara Malaysia Airport Holding Berhad (MAHB) terhadap Global Infrastucture Partners (GIP).
Artikel ini disadur dari PM Anwar tegaskan Malaysia tetap pertahankan hak rakyat Palestina
