Depok – Praktisi hukum Deolipa Yumara turut berkomentar terkait aksi membantah Sandi Butar Butar, personel Dinas Pemadam Kebakaran lalu Penyelamatan (DPKP) atau Damkar Depok yang dimaksud membongkar beberapa orang kerusakan alat ke instansinya. Menurut Deolipa, setiap pegawai apabila meninjau adanya dugaan korupsi, mereka boleh menyuarakan lalu bagus disuaraka kepublik
“Karena sekarang kan zamannya transparansi,” kata Deolipa di Depok, Hari Senin 22 Juli 2024.
Bagi Deolipa, personel Damkar Depok bernama Sandi itu telah dilakukan menyampaikan apa adanya, sesuai fakta seperti alat-alat ke Damkar itu rusak namun tiada pernah diganti. Ia menyimpulkan sikap mengkritik itu wajar mengingat setiap dinas pasti memiliki anggaran untuk perawatan alat.
“Tapi ini kalau kabarnya dari si pegawai ini kan telah lebih tinggi dari 4 tahun atau 5 tahun malah belum ada perbaikan. Nah pertanyaannya, uangnya ke mana?” ujar dosen Universitas Tanah Air tersebut.
Mantan pengacara Baradha E ini mengemukakan sikap membantah yang mana disampaikan Sandi bukan menyalahi aturan. Ia menafsirkan pada saat menyangkut hajat hidup pemukim banyak, maka wajib dikritik.
“Coba kalau ada kebakaran terus alatnya rusak semua, bagaimana itu penanganan kebakaran di dalam Perkotaan Depok? Nah ini yang harus dikaji, diteliti, oleh pihak aparat penegak hukum,” kata Deolipa.
Deolipa berharap pihak kejaksaan atau kepolisian turun tangan mengusut persoalan ini agar jelas. Sebab apabila menggunakan uang negara tapi alat-alatnya tiada juga diperbaiki, kata dia, artinya ada korupsi dalam sana.
“Kami apresiasi terhadap si pegawai Damkar yang tersebut kemudian membuka cerita ini. Hal ini tentunya enggak cuma Damkar Pusat Kota Depok, tentu ada kaitannya dengan bagian keuangan di wilayah balai kota. Apa benar ada pembiayaan terhadap perbaikan alat atau tidak? Itu harus diusut,” ucap Deolipa Yumara.
Artikel ini disadur dari Personel Damkar Depok Protes Sarana Prasarana Rusak, Begini Kata Praktisi Hukum
