Jakarta –Palestina mengincar posisi-posisi kepemimpinan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membuktikan kemampuannya sebagai negara, dua bulan pasca Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang dimaksud memberinya hak-hak istimewa. Hal itu disampaikan Pengamat Tetap Palestina untuk PBB Riyad H. Mansour di konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Ibukota Pusat pada Kamis, 4 Juli 2024.
“Kami sedang belajar lalu kami ingin bersaing dengan negara-negara lain, sebab semua negara ingin menduduki posisi-posisi kepemimpinan ini. Dan kami punya pemilu. Kami juga ingin menguji diri kami sendiri kemudian menantang diri kami sendiri, apakah kami sanggup terpilih untuk posisi-posisi yang dimaksud atau tidak,” kata dia.
Resolusi yang digunakan diadopsi pada 10 Mei 2024 dengan dukungan dari 143 negara akan memberikan Palestina hak-hak istimewa, yang digunakan berlaku mulai sesi ke-79 Sidang Majelis Umum PBB pada 10 September 2024.
Palestina akan bisa jadi duduk dalam kursi pada aula perjumpaan dengan anggota PBB lainnya, mengajukan mosi prosedural, berpartisipasi secara penuh pada berubah-ubah perjumpaan yang mana diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum, juga hak-hak lainnya.
Mansour memberikan lebih banyak sejumlah contoh. Kini, dengan hak-hak istimewa itu, Palestina berhak mencalonkan diri sebagai presiden Sidang Majelis Umum, juga sebagai salah satu dari 21 perwakilan presiden yang dipilih untuk tiap sesi sidang. Palestina juga dapat bermetamorfosis menjadi ketua komite di Majelis Umum, yang digunakan mempunyai total enam komite di beraneka bidang.
“Fakta bahwa kami diberikan hak-hak seperti itu menghasilkan kami semakin dekat untuk bermetamorfosis menjadi anggota penuh (PBB),” ucapnya.
Resolusi yang mengatur hak-hak istimewa bagi Palestina itu sejatinya berjudul “Penerimaan Anggota baru ke PBB”. Berdasarkan naskah tersebut, ditetapkan bahwa Negara Palestina memenuhi kondisi untuk berubah menjadi anggota PBB sesuai dengan Pasal 4 Piagam PBB dan juga oleh dikarenakan itu, harus diterima berubah jadi anggota organisasi tersebut.
Namun, Majelis Umum sendiri tiada dapat memberi keanggotaan penuh PBB terhadap Palestina. Permohonan keanggotaan memerlukan lampu hijau dari Dewan Keselamatan PBB yang beranggotakan 15 negara, kemudian dua pertiga pendapat mayoritas ke Majelis Umum PBB.
Sedangkan, Amerika Serikat sebagai salah satu negara anggota permanen dalam Dewan Security menggagalkan permohonan Palestina pada 18 April dengan menggunakan hak veto.
Resolusi yang tersebut diusulkan Uni Emirat Arab (UEA) itu belaka menyerukan untuk Dewan Ketenteraman PBB untuk “mempertimbangkan kembali permasalahan ini dengan baik.”
Palestina ketika ini menyandang status pengamat non-anggota di dalam PBB, sebuah pengakuan de facto melawan status kenegaraan yang tersebut diberikan oleh Majelis Umum pada 2012. Pada 2011, Dewan Security sempat mempertimbangkan permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB, tetapi tidaklah berhasil mencapai pengumuman bulat untuk mengirimkan rekomendasi terhadap Majelis Umum.
Palestina Ingin Memimpin juga Melayani
Menurut Mansour, dengan resolusi yang dimaksud Majelis Umum “memberikan pelajaran” untuk Dewan Keamanan.
Majelis beranggotakan 193 itu seolah-olah berkata, “Kami tidak ada hanya saja bergantung pada Anda semata untuk memutuskan pengakuan Negara Palestina; kami menunjukkan terhadap Anda bahwa kami siap serta bersedia memberi merek (Palestina) hak lalu keistimewaan tambahan”, menurut duta besar itu.
Mansour berujar, Palestina ingin menunjukkan terhadap merekan yang tersebut masih meragukan kualifikasi kemudian kesiapan merekan untuk bermetamorfosis menjadi anggota penuh PBB bahwa mereka ingin mengawasi kemudian melayani.
Salah satunya adalah dengan menduduki kursi presiden Sidang Majelis Umum lalu posisi-posisi lainnya. Ia percaya bahwa Palestina mampu, berpengalaman, juga memenuhi asal untuk memimpin.
“Ini bukanlah sesuatu yang ingin kami peroleh, namun kami juga ingin membalas budi dengan menduduki bervariasi tempat kepemimpinan di dalam PBB,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Palestina Bidik Posisi Kepemimpinan di PBB, Ingin Buktikan Kemampuan sebagai Negara
