Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, memaparkan Muhammadiyah belum menentukan sikap perihal menerima atau menolak izin bisnis pertambangan (IUP) oleh organisasi kemaasyarakatan (ormas) keagamaan.
“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang dimaksud menolak itu personal bukanlah Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai diskusi pada ruang rapat Komisi IX pada Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.
Ia mengatakan, memang sebenarnya ada perbedaan pendapat pada internal Muhammadiyah, namun itu hal yang mana wajar. Sementara mengenai sikap penolakan atau menerima, Muhammadiyah, diwakili Ketua Umum Haedar Nashir.
“Pendapatnya di dalam beberapa kesempatan itu, harus mensyukuri nikmat yang digunakan Allah berikan dalam bentuk kekayaan alam. Kemudian memelihara lalu mengurusnya, pakai dengan baik satu di antaranya tambang. Tak boleh merusak, jaga lingkungan selama pengelolaan tersebut,” kata Ihsan.
Ihsan menuturkan meskipun Haedar Nashir belum menyampaikan menerima atau tidak, namun apabila pemerintah meminta, merek akan mempertimbangkannya. Sementara pada waktu ini, kata dia, pemerintah belum memohonkan Muhammadiyah ambil andil pada urusan perizinan tambang itu.
“Kalau memang benar itu menjadi suatu keperluan juga dianggap oleh Muhammadiyah bagian yang tersebut mampu dilakukan, maka kami akan lakukan. Dari beberapa rapat, ini sedang dipelajari. Dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, pembiayaan semua akan dipelajari,” tuturnya.
Ia menuturkan, adapun pertimbangan Muhammadiyah menerima adalah untuk kemaslahatan umat. Namun, kata dia, sebagai ormas Muhammadiyah enggan meminta-minta pengelolaan izin tambang.
“Kalau dikasih, kan kami tidak ada boleh menolak ya. Kalau Muhammadiyah kan cukup besar, kalau minta-minta kan kesannya seperti tak punya kemampuan. Jadi kalau ada dana masuk, tidak hasil minta-minta, melainkan dari hasil yang tersebut produktif, kami akan gunakan untuk kemaslahatan Muhammadiyah,” ujar Ihsan.
Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan juga Penguraian Pimpinan Pusat atau Diktilitbang PP Muhammadiyah mengadakan Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan (Green Mining) pada Yogyakarta, 22 Juni lalu. Sarasehan ini disebut untuk mempertimbangkan sikap PP Muhammadiyah terhadal izin perniagaan pertambangan atau IUP untuk ormas keagamaan.
Sumber Tempo yang dimaksud turut diundang di acara itu bercerita, sarasehan itu bertujuan mengkaji dua perspektif baik menggalang maupun menerima konsesi tambang dari pemerintah. Menurut dia, kedua opsi itu masih terbuka bagi PP Muhammadiyah. “Baik menerima atau menolak, dua-duanya harus punya basis kajian,” ujar beliau ketika dihubungi melalui sambungan telepon, disitir Rabu, 26 Juni 2024.
Dari kelompok pendukung, ada sebagian praktisi tambang yang mana turut diundang. Mereka disebut-sebut berubah jadi pemantik diskusi tentang tata kelola tambang yang digunakan baik. “Ada optimisme begitu,” kata sumber itu. Dia tak merinci siapa hanya praktisi tambang yang digunakan dihadirkan pada sarasehan.
PP Muhammadiyah Gelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan, Ada Sinyal Menerima IUP?
BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA
Artikel ini disadur dari Sinyal Muhammadiyah Terima IUP Ormas Keagamaan: Kalau Dikasih Tak Boleh Menolak
