Jakarta, CNBC Indonesia – pemerintahan RI tidaklah akan menuruti permintaan tebusan dari penjahat siber yang digunakan menyerang Pusat Dana Nasional sementara. Pelaku serangan siber di PDN sementara diketahui memohon bayaran US$ 8 jt (Rp 131 miliar).
Menteri Komunikasi serta Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan sikap tegas pemerintah di menghadapi serangan siber dalam PDN.
Dia menjelaskan bahwa insiden serangan siber di PDN sedang diselidiki. Hasil penyelidikan telah mengetahui malware yang digunakan oleh penjahat siber.
Pelaku serangan siber juga memohonkan uang tebusan US$ 8 jt untuk membuka enkripsi yang disandera.
“Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus mirip tim. Yang jelas, pemerintah tiada akan bayar,” kata Menkominfo, Awal Minggu (24/6/2024).
Data Center yang diserang adalah Pusat Dana Nasional Sementara (PDNS) yang dimaksud digunakan sambil mengawaitu Pusat Angka Nasional permanen yang dimaksud masih pada langkah-langkah pembangunan.
PDNS terletak di dalam dua lokasi, yaitu Ibukota Indonesia dan juga Surabaya lalu dikelola oleh Telkom Sigma. Serangan muncul pada PDNS yang dimaksud berlokasi dalam Surabaya.
“Jadi lantaran keperluan untuk tahapan bisnis, tahapan jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo, pusat data sementara, yang mana ada di dalam Ibukota maupun yang ada pada Surabaya,”
Dirjen Program Informatika Kominfo Samuel Pangerapan membeberkan dampak serangan tersebut. Sebanyak 210 instansi terdampak, baik dari pusat maupun daerah.
Adapun pelayanan instansi yang tersebut menggunakan data PDN berangsur pulih. Instansi yang dimaksud terdampak telah terjadi merelokasi data mereka itu pada PDNS.
“Dari data terdampak 210 instansi dari, baik pusat maupun daerah. Yang telah up itu tadi imigrasi melakukan relokasi menyalakan layanannya,” ujar Semuel.
“LKPP SIKaP telah on, Marves punya layanan perizinan event sudah ada on, kota Kediri sudah ada on, yang mana lain di progres,” imbuhnya.
Artikel ini disadur dari Hacker Minta Tebusan Rp 131 M, Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Bayar!
